Masalah pupuk bersubsidi selalu menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI, karena anggaran subsidi selalu meningkat, untuk tahun 2015 sebesar Rp.28,5 triliun, ada kenaikan 9,55 juta ton, namun dari sisi pelaksanakan perlu harus dievaluasi karena penyaluran pupuk subsidi banyak salah sasaran.

“Pupuk subsidi perlu dievaluasi, polanya dirubah subsidi ini tidak subsidi pupuk langsung tetapi subsidi harga sehingga harga dilapangan adalah harga pasaran dan petani yang membutuhkan diberikan subsidi harga,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo dalam Raker dengan Menteri Pertanian membahas Rencana Kerja Kementerian Pertanian  tahun 2015, Rabu (27/8), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok Petani (RDKK) yang memproduksi tanaman pangan seperti padi, namun menurutnya, pengguna pupuk subsidi ini ternyata banyak yang memerlukan seperti tanaman holtikultura dan perkebunan yang menyerap pupuk urea cukup besar.

Kemudian tidak disiplinnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana untuk mengawal sampai tingkat bawah sehingga penyimpangan penyalahgunaan selalu terjadi ditingkat distributor hingga penyalur. Oleh karena itu, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dibawah kendali Sekda ditingkat kabupaten, kota dan provinsi tidak berjalan, akibatnya pupuk subsidi ini disalahgunakan. Tentunya harus diawasi, minta kepada Pemerintah dan BUMN.

“Jangan sampai subsidi pupuk begitu besar tapi salah sasaran. Berapapun besarnya kalau sistemnya tidak diperbaiki akhirnya pupuk selalu kurang, karena yang menggunakan pupuk urea ini tidak hanya tanaman pangan akhirnya karena pengawasan lemah akhirnya pupuk subsidi ini berubah fungsi untuk perkebunan dan tanaman holtikultura,” tegas Firman Subagyo.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sihombing bahwa program subsidi pupuk harus dievaluasi. Dia menemukan dikebun kelapa sawit pada negara tetangga beredar pupuk bersubsidi Indonesia, selain itu juga disumatera beredar pupuk bersubsidi yang termasuk juga Sumatera Utara dekat dengan perkebunan BUMN maupun perkebunan swasta. (as).